Giat Bimtek PNPB Hari Kedua, PA Bontang Tanyakan Kiat Perencanaan Target PNBP Ideal
Samarinda, Kamis (17/10) Ikuti lanjutan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan PNBP yang digelar oleh PTA Samarinda. Pengadilan Agama (PA) Botang senantiasa ikuti rangkaian tiap acaranya dengan antusias.
Materi yang disampaikan pada periode ini cukup krusial karena Narasumber yang menjadi penyampai materi merupakan pihak yang bersingungan penuh dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diantaranya Kasubbag (Kepala Sub Bagian) PNBP Mahkamah Agung, Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur, dan Panitera PTA Samarinda Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.
Materi Pertama yang disampaikan Kasub Bagian PNBP Mahkamah Agung terkait Pengelolaan PNBP, Dasar Hukum, Permasalahan, Rekonsiliasi PNBP internal, Simari, dan Komdanas, Target Perencanaan PNBP, serta Pengelolaan Sewa Barang Milik Negara. Gelaran ini sangat menarik karena selain menyampaikan materi, tiap – tiap satuan kerja juga ditinjau keberhasilannya.
Dalam sesi yang menarik ini, PA Bontang sempat bertanya terkait perhitungan target PNBP yang ideal, utamanya setelah diberlakukannya SEMA 3 Tahun 2023 terkait perkara perceraian yang diajukan, memiliki probabilitas dikabulkan jika berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta KDRT, perkara Peradilan Agama menurun. Hal ini mengakibatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dipungut dari biaya perkara juga menurun.
Hal ini ditanggapi secara serius oleh Kasubbag. PNBP “Untuk masalah ini sebenarnya telah kami jadwalkan rapat seluruh stakeholder Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung Bahkan DPR RI, dimana PNBP memang seyogyanya realisasinya tidak relatable dengan perkara. Karena jika PNBP meningkat maka perkara meningkat, dan jika perkara meningkat maka PNBP meningkat, yang menunjukkan bahwa negara tidak baik -baik saja. Oleh karena itu tidak menjadi soal jika satuan kerja daerah tidak mencapai target” paparnya.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian Materi DJPb yang tidak kalah menarik, terkait perencanaan dan penggunaan izin penggunaan anggaran APBN yang ideal, sehingga PNBP yang didapatkan dan disetorkan oleh satuan kerja ke kementrian keuangan dapat kembali digunanakan secara maksimal oleh satuan kerja penghasilnya. Gelaran diakhiri dengan monitoring dan evaluasi tiap satuan kerja oleh Panitera PTA Samarinda. (GRE)