BIAYA PERKARA
E-COURT
INFORMASI PERKARA
JADWAL SIDANG
PENGADUAN
BICIS
PPID
SIDISWANA
SIPESUT
Beri Dukungan Pembangunan Zona Integritas, Walikota dan Wakil Walikota Bontang Laksanakan Kunjungan Kerja pada Pengadilan Agama Bontang
Bontang, Kamis (06/05) Pengadilan Agama Bontang terima kunjungan Kerja Walikota Bontang Basri Rase, S.IP., Wakil Walikota Bontang Hj. Najirah, S.E., dan Sekretaris Ir Hj. Aji Erlynawati Kota Bontang beserta Jajaran.
Kunjungan kerja ini merupakan kunjungan balasan, dimana dua hari sebelumnya tepatnya di tanggal 04 Mei 2021 Ketua PA Bontang H. Samad Harianto, S.Ag., M.H., Wakil Ketua PA Bontang Adriansyah, S.H.I., Panitera serta Hakim PA Bontang melaksanakan Silaturrahim Kepada Walikota Bontang di Rumah Jabatan Walikota Bontang.
Dalam kunjungannya, Walikota dan Wakil Walikota yang baru saja dilantik tersebut menyampaikan bahwa tujuan kunjungan Keluarga Besar Pemerintah daerah Kota Bontang pada Pengadilan Agama Bontang adalah dalam rangka meningkatkan Whole Of Government (kerja sama) antar instansi pemerintah serta pemberian dukungan atas Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang.
Walikota Bontang yang didampingi seluruh Jajarannya juga menyampaikan testimoni dan harapan agar Pengadilan Agama Bontang dapat senantiasa secara konsisten melaksanakan dan meningkatkan pelayanan secara Optimal bagi Masyarakat pencari keadilan.
Di kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Agama Bontang H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai tuan Rumah yang sekaligus mewakili Keluarga besar Pengadilan Agama Bontang menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kunjungan yang dilaksanakan oleh Keluarga Besar Pemerintah daerah Kota Bontang, Ketua PA Bontang juga berharap dengan solidnya kerjasama antar instansi Pemerintah ini dapat menjadi motivasi tambahan agar PA Bontang mampu memberikan peningkatan layanan bagi seluruh masyarakat Kota Bontang.(AFSM)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.