Program Prioritas Badilag

Lihat

Pengumuman Lelang Eksekusi

Baca pengumumannya di sini

Dukung Kami dalam Meraih WBK dan WBBM

Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Bontang

Lihat

Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini

Lihat videonya di YouTube

Inovasi Pengadilan Agama Bontang

Lihat

Gugatan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.

Tautan ke Gugatan Mandiri

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Tautan ke SIPP PA Bontang

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Tautan ke SIWAS

e-Court Mahkamah Agung RI

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Tautan ke e-Court

SIPP KEMENPAN RB

Kemenpan RB menyediakan website SIPP KEMENPAN RB yang merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.

Tautan ke SIPP Kemenpan RB

Penahanan Akta Cerai

Mengapa akta cerai Anda ditahan?

Lihat selengkapnya di sini

Hak-Hak Perempuan dan Anak

Lihat brosur

Hak-Hak Perempuan dan Anak

Lihat brosur

Home

BIAYA PERKARA

E-COURT

INFORMASI PERKARA

JADWAL SIDANG

PENGADUAN

GUGATAN MANDIRI

KALKULATOR PANJAR

SALONPAS

SAPA

DAFTAR KONFLIK KEPENTINGAN PRIBADI

PPID

PPID (Android)

ACO

SURVELAG

SP4N LAPOR

DISPENSASI KAWIN

FORMULIR PELAPORAN KONFLIK KEPENTINGAN

VERIFIKASI DOMISILI ELEKTTRONIK

CARIYANLIK (SIPPN MENPAN)

No iframes

Pengumuman

Pengumuman Lainnya

Mengenal Lebih Dekat

Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

H. Suharto, S.H., M.H.

Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H.

Mengenal Lebih Dekat Lainnya

Berita

Rapat Internal Manajemen Peradilan Juni 2026

Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran

Pengadilan Agama Bontang Laksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

Berita Lainnya

Kegiatan Rutin

(06-07-2026) Apel Senin Pagi

(03-07-2026) Apel Jumat Sore

(02-07-2026) Briefing Pagi

Kegiatan Rutin Lainnya

Piagam Penghargaan

20240723-walikota-hak_perempuan_dan_anak

202408-mari-mediasi

20241028-badilag-ecourt_tertinggi

20241218-ki

20240830-kemenkeu-ikpa

20250221-pta-juara_umum

20250221-pta-sipp

20250221-pta-ecourt

20250221-pta-dekorum

20250221-pta-capaian_kinerja

20250221-pta-dipa_01-ikpa

20250221-pta-website

20250221-pta-bmn

20250221-pta-dipa_04-anggaran

20250221-pta-sikep

20250221-pta-5r1n

20250221-dipa_04-ikpa

20250221-dipa_01-anggaran

20241219-pta

20240723-walikota-hak_perempuan_dan_anak

Video Layanan dan Edukasi

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) KEPANITERAAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Bab 03
Perkara Cerai Talak
(Salah Satu Pihak Tinggal di Luar Wilayah Hukum)

TAUTAN PRATINJAU/UNDUHAN
AP 47	Penerimaan Perkara Permohonan Cerai Talak
AP 48	Registrasi Berkas Perkara Permohonan Cerai Talak

Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.