Senin, 29 April 2024 - Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Bontang, Bagian Kepaniteraan dan Petugas PTSP melaksanakan rapat rutin bulan April 2024. Rapat Kepaniteraan dan PTSP ini dimulai pukul 08.30 Wita yang diikuti oleh Wakil Ketua, Hawasbid, Panitera, Panmud, Jurusita, Jurusita Pengganti dan petugas pelayanan PTSP. Rapat ini bertujuan pemberian pembinaan dari Wakil Ketua dan Hawasbid kepada para pegawai Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang.

Dalam rapat tersebut Wakil Ketua dan Hawasbid menyampaikan beberapa hal kinerja di kepaniteraan diantaranya dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 278/KPA.W17-A6/OT.01.3/IV/2024 tentang Implementasi Kinerja Dan Kepatuhan Terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp) Dan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Bontang mohon untuk dapat diimplementasikan secara baik oleh seluruh pegawai bagian kepaniteraan agar dapat meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Agama Bontang. Selanjutnya Hakim Pengawas Bidang pun menyampaikan mengenai Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712 /PAN/HK1.2.3/IV/2024 tentang Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik dengan diterbitkannya tiga kebijakan oleh Mahkamah Agung maka Pengadilan Agama Bontang diharapkan dapat mengimplementasikan dalam pengajuan permohonan kasasi atau peninjauan kembali tertanggal 1 Mei 2024, berkas permohonan kasasi/peninjauan kembali (Bundel A dan Bundel B) dikirimkan secara elektronik.

Tujuan diadakannya pembinaan pada bulan ini kepada pegawai kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja pegawai dalam melaksanakan tupoksi dan pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. (GR)