Sosialisasi WBS
Bontang, Selasa (25/03), Ketua Pengadilan Agama Bontang Nor Hasanuddin, Lc., M.A., Gelar Aksi Public Campaign dalam rangka menyuarakan Komitmen Pengadilan Agama Bontang menyelenggarakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, berintegritas, serta anti korupsi.
Public Campaign tersebut digelar pada ruang tunggu sidang tepat pukul 08.30 sesaat sebelum dimulainya agenda persidangan. Selain Ketua PA Bontang, turut hadir diantaranya Hakim PA Bontang, Panitera PA Bontang, Sekretaris PA Bontang, serta Agen Perubahan selaku pemandu acara.
Hadirin yang mengukuti kampanye ini cukup ramai yaitu pengunjung sidang, pihak berperkara, saksi, serta kuasa hukum. Dalam kampanyenya Ketua PA Bontang menghimbau masyarakat untuk mendukung dan mengawal kinerja Pembangunan Zona Integritas PA Bontang “Minta Tolong sekali bapak/ibu semua, jangan memberikan suap, gratifikasi, bingkisan, disamping juga jika ada pihak yang mengiming – imingi bapak/ibu menjanjikan percepatan perkara itu jangan dipercaya tidak ada itu, atau bapak/ibu di diskriminasi selama menerima layanan, silahkan langsung lapor Siwas Mahkamah Agung baik melalui website-nya, atau melalui pindai kode batang yang sudah kami sediakan di depan ruang sidang, atau langsung telepon ke nomor yang ada di Banner Siwas dekat Ruang Sidang Utama” tegasnya.
Kampanye ini juga melibatkan testimoni hadirin yang telah menerima layanan PA Bontang. Sesi Testimoni tersebut melibatkan 3 (tiga) orang pihak berperkara yang dipilih secara acak, kemudian langsung dimintai keterangan atas layanan yang diterima selama berada di PA Bontang. Tanpa adanya pengaturan khusus sebelum testimoni, ketiga pihak berperkara menyampaikan kepuasan atas pelayanan yang diterima dan juga menyatakan tidak terjadi komunikasi maupun penawaran yang berasal dari petugas serta aparatur PA Bontang yang mengarah pada Korupsi, Gratifikasi, dan Pungli.
Diharapkan dengan digelarnya Public Campaign ini, Pengunjung Sidang, Pihak Berperkara, Saksi, dan Kuasa Hukum membantu PA Bontang mengoptimalisasi Pembangunan Zona Integritas dengan cara menolak, mengawal, dan melaporkan segala tindakan suap, gratifikasi, pungli, penyelewengan standar layanan publik maupun SOP Layanan. (GRE)