Kamis, (11/09) -- Pengadilan Agama (PA) Bontang menggelar rapat evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hari Kamis, 11 September 2025, bertempat di Media Center Pengadilan Agama Bontang. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua PA Bontang, Nor Hasanuddin, Lc., M.A., para hakim, panitera, sekretaris, serta seluruh aparatur sipil negara (ASN). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kerja Pembangunan ZI, Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I., dalam rangka menjaga komitmen dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Rapat evaluasi ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian antara rencana kerja dan aksi pembangunan Zona Integritas, yang mencakup komponen, indikator, langkah aksi, bukti fisik, dan target pelaksanaan. Dalam sambutannya, Ketua PA Bontang menegaskan pentingnya konsistensi dan disiplin dalam menjalankan pembangunan ZI. “Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi wujud komitmen kita untuk menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Setiap elemen di PA Bontang harus terlibat penuh agar tujuan reformasi birokrasi tercapai,” ujar Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Rapat ini juga membahas tantangan atau kendala yang dihadapi selama pelaksanaan bulan Agustus, seperti penyempurnaan dokumentasi bukti fisik untuk Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI dan peningkatan koordinasi antarbidang. Nor Hasanuddin, Lc., M.A. menegaskan bahwa temuan dari evaluasi ini akan menjadi bahan perbaikan untuk memastikan semua indikator ZI terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan. “Kita harus terus berinovasi dan memastikan setiap layanan mencerminkan integritas dan profesionalisme,” tambahnya.

Sebagai bagian dari komitmen ZI, PA Bontang terus melakukan perbaikan dalam segala aspek baik pada bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan. Kegiatan evaluasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan penyusunan rencana aksi lanjutan guna memastikan seluruh indikator ZI terpenuhi sesuai target. Dengan adanya evaluasi ini, PA Bontang berharap dapat terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan melayani. (NAA)