Pada hari Senin, tanggal 14 April 2026, bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Bontang, telah dilaksanakan rapat Pemantauan dan Evaluasi Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang dan diikuti oleh seluruh hakim serta ASN dan CPNS Pengadilan Agama Bontang.

Rapat membahas capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 yang secara umum menunjukkan hasil sangat baik, dengan sebagian besar indikator kinerja utama telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Pada bidang kepaniteraan, penyelesaian perkara tepat waktu, pengiriman salinan dan pemberitahuan putusan, pengunggahan putusan ke Direktori Putusan, serta penggunaan layanan e-Court seluruhnya mencapai 100%. Keberhasilan mediasi juga melampaui target dengan capaian 93%. Namun demikian, penyelesaian permohonan eksekusi masih perlu mendapat perhatian karena realisasinya baru mencapai 2,70% dari target 70%.

Pada bidang kesekretariatan, capaian kinerja juga menunjukkan hasil yang optimal, antara lain pembebasan biaya perkara dan layanan bantuan hukum yang terealisasi 100%, indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 4,00, serta nilai Indeks Profesional ASN sebesar 93,57. Kinerja pengelolaan anggaran juga sangat baik dengan capaian IKPA sebesar 99,95% dan perencanaan anggaran sebesar 100%. Meski demikian, pengelolaan aset masih perlu ditingkatkan dengan capaian 2,88 dari target 3,0.

Sementara itu, pada indikator kinerja lainnya, kualitas pelayanan informasi publik memperoleh nilai 100 dengan predikat informatif, pengawasan kinerja aparatur berjalan optimal, serta pembangunan Zona Integritas mencapai 96,31% atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Di akhir rapat, pimpinan menekankan pentingnya peningkatan kinerja khususnya pada penyelesaian eksekusi perkara dan pengelolaan aset, serta mengingatkan seluruh aparatur untuk senantiasa menjaga integritas, disiplin, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Selain itu, seluruh pegawai diharapkan tetap berkomitmen dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara berkelanjutan.

Demikian berita acara rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (NI)