Bontang, 6 Agustus 2026 — Pengadilan Agama Bontang melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bulan Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan publik, serta memastikan pelaksanaan program kerja berjalan secara efektif dan terukur.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah agenda penting, mulai dari pembinaan mental, penguatan pemahaman terhadap Maklumat KMA Nomor 1/Maklumat/KMA/2017, evaluasi program prioritas, hingga monitoring dan evaluasi kinerja bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Dalam pembinaan terkait Maklumat KMA, pimpinan mengingatkan pentingnya menjaga disiplin, integritas, profesionalitas, serta mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pembinaan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan mengenai disiplin kerja, pengawasan dan pembinaan atasan langsung, penanganan pengaduan, kode etik serta perilaku aparatur.

Pada evaluasi manajemen peradilan dan pelayanan publik, rapat menekankan pentingnya kolaborasi Tim PPID dan Tim Komisi Informasi dalam memastikan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev Badan Publik telah lengkap dan terus dipantau. Selain itu, peningkatan mutu pelayanan PTSL menjadi perhatian melalui penyediaan QR Code survei pada setiap loket serta pelaksanaan laporan Monev PTSP secara rutin setiap bulan.

---

Evaluasi Kinerja Kepaniteraan

Dalam evaluasi bidang Kepaniteraan, perhatian diberikan pada penyelesaian minutasi dan kearsipan perkara yang ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Selain itu, dilakukan persiapan dan pelaksanaan Monev dengan PT. POS Triwulan III, Monev dengan Mediator Eksternal, serta tindak lanjut permohonan konstatering dari Pengadilan Agama Sangatta.

Bidang Kepaniteraan juga diarahkan untuk mempersiapkan penilaian kinerja Triwulan III Badilag yang meliputi aspek keuangan perkara, banding dan kasasi.

---

Evaluasi Kinerja Kesekretariatan

Sementara itu, pada bidang Kesekretariatan dibahas sejumlah langkah tindak lanjut, antara lain pelaksanaan Monev rutin terhadap pegawai outsourcing terkait kebersihan dan keamanan kantor, progres Tim Pemusnahan Arsip/Berkas, serta persiapan menyambut HUT RI dan HUT Mahkamah Agung dengan mempercantik area kantor dan PTSP bernuansa kemerdekaan.

Seluruh aparatur juga didorong untuk mengikuti Bimtek, pelatihan maupun webinar tingkat nasional sebagai bagian dari peningkatan kompetensi dan kinerja. Selain itu, dilakukan monitoring terhadap MoU dan Nota Kesepahaman yang telah habis masa berlakunya, penyesuaian CCTV, serta perubahan SK-SK pasca promosi dan mutasi pegawai.

---

Penguatan Zona Integritas dan Kualitas Pelayanan

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, rapat Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas akan dilaksanakan dalam sesi tersendiri yang dipimpin oleh Ketua Tim ZI dan dilanjutkan dengan arahan serta closing statement dari Pembina Zona Integritas, yaitu Ketua Pengadilan Agama Bontang.

Selain itu, Tim Survei diminta untuk secara rutin menyampaikan dan mempresentasikan hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) setiap bulan. Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi ini, Pengadilan Agama Bontang terus memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seluruh aparatur juga berkomitmen mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (MKW)