Written by Super User on . Hits: 109

YURISPRUDENSI TAHUN 2017:
PERTIMBANGAN DAN KAIDAH HUKUM
7 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Secara berkala, Mahkamah Agung RI melalui Biro Hukum dan Humas menerbitkan buku yang menghimpun putusan-putusan penting yang memuat kaidah hukum untuk dijadikan acuan dan pedoman sebagai yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum nasional di Indonesia. Secara kelembagaan, Mahkamah Agung merupakan satu-satunya lembaga konstitusional yang berhak menghimpun dan mengumumkan yurisprudensi, bahkan menurut SEMA Nomor 02 Tahun 1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi, badan-badan lain baik swasta maupun pemerintah tidak dapat melakukan pengumuman yurisprudensi, kecuali kalau hal ini telah dibicarakan terlebih dahulu dengan Mahkamah Agung RI.

Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2017 ini dihimpun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2017 tentang Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Rumusan Kaidah Hukum dalam Putusan-Putusan Penting. Yurisprudensi edisi tahun 2017 ini dibagi kepada 3 (tiga) segmen berikut:

  • Kaidah hukum materil sebagaimana dimuat dalam yurisprudensi hukum pidana khusus dan hukum militer;
  • Kaidah hukum formil sebagaimana dimuat dalam yurisprudensi hukum perdata, hukum perdata khusus, hukum pidana dan hukum tata usaha negara;
  • Kaidah hukum materil dan formil sebagaimana dimuat dalam yurisprudensi hukum agama.

Pada bagian summary buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2017 ini dijelaskan bahwa suatu putusan dapat dijadikan yurisprudensi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • Putusan yang sudah teruji atau dibenarkan oleh Pengadilan Tertinggi (Mahkamah Agung);
  • Putusan Peninjauan Kembali (PK) sepanjang memenuhi syarat-syarat PK;
  • Persoalan hukum yang diputus belum diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Kaidah hukum yang dimuat di dalam putusan-putusan penting ini diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap perbaikan sistem hukum di Indonesia dan dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Lalu apa saja kaidah hukum yang telah dirumuskan dari 7 (tujuh) putusan penting itu? Berikut ini adalah uraian ringkas duduk perkara disertai pertimbangan hukum untuk ketujuh putusan Mahkamah Agung tersebut, kemudian disusul dengan kaidah hukumnya.

Halaman 1 dari 23


Untuk artikel lengkapnya bisa dibaca/diunduh di bawah ini:

TAUTAN PRATINJAU/UNDUHAN
Yurisprudensi Tahun 2017: Pertimbangan dan Kaidah Hukum 7 Putusan Mahkamah Agung RI

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Bontang
Jl. Awang Long No. 69
Kota Bontang - 75313
Kalimantan Timur

Telp: (0548) 23001
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

maps1 Lokasi Kantor