Written by Qeekey on . Hits: 1907

SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

TAUTAN PRATINJAU/UNDUHAN
1 Pendelegasian Wewenang kepada Panitera dan Sekretaris
2 Standar Pelayanan Peradilan
3 Penerapan Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)
4 Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5 Penetapan Maklumat Pelayanan
6 Percepatan Penyelesaian Perkara Pasca Mediasi yang Dihadiri Kedua Belah Pihak
7 Daftar Urut Senioritas Hakim
8 Susunan Majelis Hakim
9 Penunjukan Hakim Tunggal (DK, GS, IN)
10 Penunjukan Hakim Tunggal
11 Penunjukan Hakim Mediator
12 Penunjukan Hakim Pengawas Bidang
13 Kompensasi Keterlambatan Pelayanan
14 Implementasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi e-Court
15 Diskusi Hukum dan Eksaminasi
16 Penunjukan Tim Penjamin Mutu Berkas Elektronik Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
17 Kewajiban Membayar Bea Meterai dalam Perkara Prodeo Murni
18 Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi
19 Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
20 Tim Penilai dan Kriteria Penilaian Aparatur Sipil Negara Teladan
21 Ketentuan Penetapan Role Model dan Kriteria Pemilihan Agen Perubahan
22 Role Model dalam Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja
23 Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
24 Tim Manajemen Resiko
25 Pedoman Pengendalian Gratifikasi
26 Penetapan Program Prioritas
27 Pemutaran Audio Anti Gratifikasi
28 Kampanye Anti Gratifikasi pada Surat Kedinasan
29 Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi
30 Penunjukan Tim Whistleblowing (Pedoman Penanganan Pengaduan)
31 Penunjukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan
32 Penunjukan Tim Pemeriksa Pengaduan
33 Pola Mutasi Internal
34 Penunjukan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
35 Tim Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Anti Korupsi, dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan
36 Pembentukan Tim Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
37 Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Standard Operational Procedure (SOP)
38 Pembentukan Tim Penyusun dan Reviu Standard Operational Procedure (SOP)
39 Pemberlakuan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN)
40 Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan
41 Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
42 Penetapan Moto/Yel-yel
43 Ketentuan Pakaian Dinas
44 Tim Pembuat Berita, Pembuat Video, dan Pengunggah Berita
45 Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bulanan, Rapat Evaluasi Bulanan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, serta Pelayanan Publik dan Kegiatan Briefing Pagi
46 Penunjukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
47 Penetapan Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
48 Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua
49 Susunan Pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)
50 Pengurus Cabang Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI)
51 Pengurus Cabang Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP)
52 Penetapan Jam Kerja, Tim Penegakan Disiplin, dan Pedoman Presensi Online pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung
53 Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029
54 Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
55 Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
56 Pedoman Pengelolaan Perpustakaan
57 Penunjukan Humas
58 Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan
59 Penanggung Jawab Inovasi Unggulan
60 Petugas Konsultasi dan Pengaduan
61 Penunjukan Petugas Layanan Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung
62 Penunjukan Tim Petugas SP4N LAPOR, Google Review, dan WhatsApp
63 Penetapan Inovasi Unggulan
64 Penetapan Inovasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
65 Pedoman Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan dalam penyelesaian Perkara
66 Kebijakan Mutasi Internal
67 Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
68 Tim Penilai Kinerja Pegawai
69 Mekanisme Penentuan Tim Pembangunan Zona Integritas
70 Rencana Aksi, Rencana Kerja, dan Target Prioritas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
71 Pembentukan Tim Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025-2029
72 Peta Proses Bisnis
73 Penetapan Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya
74 Penetapan Analisis S-M-A-R-T Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya
75 Percepatan Penyelesaian Perkara Pasca Mediasi yang Dihadiri Kedua Belah Pihak
76 Pembayaran Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar secara Non Tunai
77 Penetapan Besaran Biaya Proses dan Penunjukan Tim Pengelola Biaya Proses
78 Penetapan Rancangan Rencana Strategis (Restra) Tahun 2025-2029
79 Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya
80 Penunjukan Tim Penyusunan Program Kerja
81 Penunjukan Mediator Eksternal Non-Hakim
82 Pembentukan Tim Review Pedoman Pengawasan Bidang
83 Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
84 Penetapan Tim Komisi Informasi Publik
85 Pemberlakuan Sanksi Internal atas Keterlambatan Pelayanan Informasi Publik
86 Pemberlakuan Sanksi Internal atas Keterlambatan Penanganan Keberatan Informasi Publik
88 Penetapan Daftar Informasi Publik
89 Prosedur Peringatan DIni dan Keadaan Darurat serta Tim Tanggap Darurat
90 Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 dan hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-81

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Bontang
Jl. Awang Long No. 69
Kota Bontang - 75311
Kalimantan Timur


(0548) 23001


0813-5125-6098 (WhatsApp)


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (khusus delegasi)

Lokasi Kantor

Tautan Web

Tautan Aplikasi

Web PA Se-Kaltim