Written by Qeekey on 01 August 2024. Hits: 144 SURAT KEPUTUSAN KETUAPENGADILAN AGAMA BONTANG TAUTAN PRATINJAU/UNDUHAN 1 Pendelegasian Wewenang kepada Panitera dan Sekretaris 2 Standar Pelayanan Peradilan 3 Penerapan Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) 4 Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 5 Penetapan Maklumat Pelayanan 6 Percepatan Penyelesaian Perkara Pascaa Mediasi yang Dihadiri Kedua Belah Pihak 7 Daftar Urut Senioritas Hakim 8 Susunan Majelis Hakim 9 Penunjukan Hakim Tunggal 10 Penunjukan Hakim Mediator 11 Pengangkatan Mediator Non Hakim 12 Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembina Bidang 13 Penunjukan Juru Sumpah dan Petugas Jaga Sidang 14 Implementasi Kinerjaa dan Kepatuhan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi e-Court 15 Diskusi Hukum dan Eksaminasi 16 Penunjukan Tim Peneliti Berkas Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali 17 Kewajiban Membayar Bea Meterai dalam Perkara Prodeo Murni 18 Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi 19 Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 20 Tim Penilai dan Kriteria Penilaian Aparatur Sipil Negara Teladan dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Teladan 21 Ketentuan Penetapan Role Model dan Kriteria Pemilihan Agen Perubahan 22 Pimpinan Role Model dalama Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja 23 Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WIlayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 24 Tim Manajemen Resiko 25 Pedoman Pengendalian Gratifikasi 26 Penunjukan Tim Penanganan Gratifikasi 27 Pemutaran Audio Anti Gratifikasi 28 Kampanye Anti Gratifikasi pada Surat Kedinasan 29 Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi 30 Penunjukan Tim Whistle Blowing 31 Penunjukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan 32 Penunjukan Petugas Layanan Pengaduan 33 Pola Mutasi Internal 34 Penunjukan Petugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 35 Tim Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Anti Korupsi, dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan 36 Pembentukan Tim Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 37 Tim Penyusun Standard Operational Procedure 38 Pembentukan Tim Reviu Standard Operational Procedure 39 Pemberlakuan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 40 Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 41 Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 42 Penetapan Moto/Yel-yel 43 Penggunaan Pakaian Dinas 44 Tim Pembuat Berita, Pembuat Video, dan Pengunggah Berita 45 Rapat Evaluasi Umum Bulanan, Rapat Evaluasi Bulanan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, serta Notulis Rapat dan Briefing Pagi 46 Penunjukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) 47 Penetapan Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 48 Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua 49 Susunan Pengurus Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 50 Pengurus Cabang Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) 51 Pengurus Cabang Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) 52 Penetapan Jam Kerja, Tim Penegakan Disiplin, dan Pedoman Presensi Online pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI 53 Reviu Rencana Strategis 2020-2024 54 Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 55 Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 56 Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Khusus 57 Penunjukan Humas 58 Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan 59 Penanggung Jawab Inovasi