BIAYA PERKARA
E-COURT
INFORMASI PERKARA
JADWAL SIDANG
PENGADUAN
GUGATAN MANDIRI
KALKULATOR PANJAR
SALONPAS
SAPA
DAFTAR KONFLIK KEPENTINGAN PRIBADI
PPID
ACO
SURVELAG
SP4N LAPOR
DISPENSASI KAWIN
FORMULIR PELAPORAN KONFLIK KEPENTINGAN
VERIFIKASI DOMISILI ELEKTTRONIK
CARIYANLIK (SIPPN MENPAN)
Pengadilan Agama Bontang Mengikuti Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung Secara Virtual
Bontang, Senin (12/10) Bertempat di Aula Pengadilan Agama Bontang, seluruh Aparatur Pengadilan Agama Bontang mengikuti Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung secara virtual.
Kegiatan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Peserta dalam pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung kali ini diikuti oleh 4 Jajaran Peradilan di Indonesia (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha.
Adapun Materi yang disampaikan dalam Pembinaan adalah meliputi Pembinaan bidang teknis dan admisitrasi Yudisial serta pengawasan dan Pembinaan oleh Pejabat Eselon I Mahkamah Agung sesuai dengan bidang masing-masing.
Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H., berharap dengan adanya pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung ini dapat meningkatkan Kesiapan Mahkamah Agung beserta 4 Peradilan di bawahnya di dalam menjawab tantangan di era Global, serta mampu membawa Mahkamah Agung menjadi pengawal dan pelaksana Peradilan Modern di Indonesia.(AFSM)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
